RUNNING NEWS :
Loading...

ADA SETORAN RUTIN KE OKNUM

Baca Juga

Jeritan Pengusaha Galian C di Mojokerto (Bagian 3)



Mojokerto, Pojok Kiri

               Dibiarkannya usaha galian C liar atau tak berijin, di Kab Mojokerto untuk tetap beroperasi selama ini, wajar saja membuat para Pengusaha Galian C yang resmi merasa tidak mendapat keadilan semestinya. Masalahnya, para pengusaha yang resmi punya kewajiban bayar pajak retribusi tiap bulan ke kas Bapenda, namun sebaliknya tidak, bagi Pengusaha Galian C illegal. Mereka dengan se-enaknya menikmati keuntungan hasil galian dengan utuh tanpa dipotong pajak retribusi.
               Kalaupun ada potongan, itu hanya untuk 'mengamankan' usaha illegalnya agar tetap bisa beroperasi. Lalu siapa saja yang ikut menikmati 'pundi' usaha liar galian C ini ? Saat ditanyakan ke Khoirul Anwar alias Jaule, salah satu Pengusaha Galian C resmi di Jatirejo, justru ia balik bertanya kepada koran ini. " Itu bukan rahasia lagi masak sampean tidak tahu, " ujarnya dengan mimik serius.
              Karena tidak mendapat jawaban pasti, koran ini kemudian mencoba menelusurinya sendiri ke beberapa lokasi galian C illegal di wilayah ini. Investegasi memang tidak dilakukan langsung kepada pengelola lahannya. Namun beberapa sumber di sekitar lokasi menyebutkan, tidak sedikit 'tamu' tak diundang terlihat ajeg 'nyambangi' lokasi galian C illegal. Para 'tamu' itu beragam. Ada yang mengaku dari oknum LSM, aparat sampai awak media.
               Tidak itu saja, yang lebih mengagetkan dari temuan yang ada, ternyata selama ini di kalangan Pengusaha Galian C liar, dikenal ada semacam 'uang pengamanan' yang wajib rutin disetorkan kepada oknum aparat setempat. Bahkan, informasinya uang 'upeti' itu dikumpulkan dan ada yang mengambilnya di setiap lokasi usaha galian C liar,  setiap saat. " Alasannya untuk atasannya sih, kami percaya saja karena kami takut terkena razia dan berurusan dengan hukum, " urai sumber kepercayaan pengelola usaha galian C liar di Gondang dan Jatirejo, kemarin.
              Ketika ditanya, siapa oknum 'berpengaruh' yang dengan leluasa 'memungut' uang setoran 'pengamanan' dari para pengusaha galian C liar itu ? Sumber tadi meminta media ini mempertanyakan langsung ke semua pengelola usaha galian C liar di wilayah ini. " Saya yakin mereka akan kompak menyebut satu nama, dan nama itu tidak asing kok, karena memiliki pangkat dan jabatan strategis di sebuah kesatuan, " ungkap sumber tadi. Yang menggiurkan, jumlah uang upeti yang wajib disetorkan besarnya sangat fantastis.
              " Sebulan bisa berkisar Rp. 25 juta sampai Rp. 30 Jutaan, yang wajib disetorkan setiap Pengusaha lokasi galian C liar, sampean bisa hitung sendiri berapa banyak lokasi galian C liar di wilayah Kab Mojokerto, serta berapa ratus juta uang pengamanan yang terkumpul, " urai sumber koran ini. Anehnya, modus pemungutan 'uang pengamanan' ini sudah berlangsung lama. Namun sejauh itu tidak ada yang berani mengusiknya. Padahal, praktek yabg bisa dikatagorikan 'preman' semacam ini sangat merugikan Pemkab Mojokerto.
               Betapa tidak, harusnya potensi usaha galian C itu bisa dimaksimalkan perolehan pemasukan untuk PAD Pemkab, namun karena tidak berijin, mereka tidak bisa ditagih pajak retribusinya. Ironisnya, keberadaan mereka aman-aman saja. Menurut Jaule, Pengusaha Galian C (Batu) Berijin dari Ngarjo, Kec. Jatirejo, kondisi tersebut juga membuat iri rekan-rekannya. " Bayangkan kami yang resmi selalu diuber-uber dan ditagih pajaknya, sementara mereka yang tidak berijin aman-aman saja, " ujarnya.
              Maraknya usaha galian C liar di wilayah ini yang sengaja 'diback-up' oknum tertentu, juga berdampak pada persaingan tidak sehat antar Pengusaha ini. " Terus terang, kami yang resmi, sulit bersaing dengan mereka yang tidak berijin, misalnya saja soal harga sewa lahan, mereka berani mematok harga tinggi, karena mereka merasa tidak dibebani pajak retribusi sama sekali, sementara kami yang resmi tidak bisa begitu, karena modal yang kita keluarkan harus dihitung dengan beban pajak tiap rit truk, " sambung Jaule.
              Jaule berharap, Pemkab melalui Satpol PP nya berani bertindak tegas menegakkan Perda, untuk menertibkan semua galian C liar. Sebab, jika usaha galian C liar ini dibiarkan berkembang, bukan hanya merugikan Pemkab melainkan juga berpotensi merusak lingkungan sekitarnya. " Karena mereka tidak diwajibkan mereklamasi bekas galian, beda dengan kita yang resmi, usai digali, bekas lokasi harus direklamasi, kitapun diwajibkan menyimpan jaminan dana untuk reklamasi dimuka sebagai salah satu syarat saat pengajuan ijin, " katanya.
              Untuk mendapatkan ijin usaha galian, diakui Jaule memang tidaklah mudah. Apalagi saat Pemkab memiliki kewenangan untuk mengeluarkan ijin itu. Pengusaha harus berani melobi. Bahkan kabarnya, uang lobi bisa mencapai miliaran rupiah. Namun sejak diambil alih Pemprov Jatim, ijin dipermudah dan biayanya sesuai aturan yang ada. Lalu bagaimana tanggapan dan sikap Pemkab Mojokerto terkait jeritan Pengusaha Galian C di wilayahnya ini, Ikuti sambungan terakhir Lapsus ini masih besok pagi. (brd/bersambung)

PASURUAN

 
PT POJOK KIRI MEDIA
© 2007 - 2018 Pojokkiri.co
All right reserved
Alamat Redaksi :
Jl Gayungsari Timur No.35
Surabaya,Jawa Timur
Pedoman
Redaksi
Peta situs
Terms & Conditions
Atas