RUNNING NEWS :
Loading...

BANTUAN DANA TUNAI TIDAK PERNAH DI DAPAT OLEH SISWA PEMEGANG KIP, NASIB KAMI BAGAIMANA....?

Baca Juga

Ngajuk, Pojok Kiri

Program pemerintah dalam memberikan kesetaraan pendidikan yang layak bagi masyarakat miskin dan kaum marginal melalui pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada anak usia sekolah (6-21 tahun) sebagai penanda anak tersebut sebagai penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) sampai anak lulus SMA/SMK atau sederajat.

Sedangkan anak akan mendapatkan bantuan dana KIP jika masih terdaftar di satuan pendidikan formal maupun non formal baru kemudian ditetapkan sebagai penerima manfaat PIP, tapi tidak bagi anak yang bernama Nadia Oktarina yang sekarang duduk di kelas VI SDN Bendungrejo I kecamatan Berbek dan Putri Ayu Ningtyas kelas VIII di SMPN I Berbek Kabupaten Nganjuk sama sekali tidak pernah mendapatkan bantuan dana PIP.

Sejak anak tersebut menerima dan tercatat sebagai pemegang KIP pada tahun 2014 sampai sekarang, dirinya sama sekali tidak pernah terdaftar sebagai penerima PIP program bantuan uang tunai. Sebagaimana yang dikatakan oleh Siti Juwarsih orang tua dari Putri kalau anaknya sampai duduk di kelas VIII SMPN I Berbek tidak pernah dapat bantuan uang tunai dari KIP.

"Persyaratan untuk mendapatkan bantuan uang tunai sudah saya serahkan kepihak SD, seperti foto copy KIP, KK, dan KTP saya, tapi sampai lulus Putri tidak pernah dapat bantuan tersebut, walau Putri pernah dimintai tanda tangan oleh pihak SD tetap tidak pernah terima bantuan, bahkan di SMP Putri juga diminta persyaratan yang sama dan telah menyerahkannya kepihak SMP tapi anehnya sampai duduk di kelas VIII tetap saja tidak dapat," ujarnya.

Masih menurut Juwarsih dengan mata berkaca-kaca dia menambahkan, anaknya tidak dapat bantuan uang tunai dari KIP, apa karena rumah kami yang masih berlantai tanah dan bangunan rumah yang seperti ini, maka anaknya tidak pantas terima bantuan, karena dikategorikan orang kaya, bahkan dirinya-pun tidak pernah terima bantuan apapun dari pemerintah.

"Mungkin kami oleh pemerintah masuk kategori orang kaya, sedangkan kategori miskin mereka yang punya rumah bagus berlantai porslen, punya sepeda motor dan lain sebagainya, mungkin orang seperti itulah yang layak dibantu, sedangkan keadaan seperti kami sudah tidak layak lagi dibantu," ujarnya lagi sambil menghirup nafas panjang dan memejamkan mata untuk menahan air matanya agar tidak terjatuh.

Dilain pihak menurut Sudjito, S.Pd koordinator komisi nasional pendidikan (Komnasdik) wilayah Nganjuk mengatakan, para pemegang KIP sudah sewajarnya oleh pihak sekolah untuk didaftarkan sebagai calon penerima dana KIP dalam aplikasi verifikasi Indonesia Pintar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang dikelolah oleh kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

"Pihak sekolah kalau benar memasukkan data anak pemegang KIP sebagai calon penerima bantuan dana tunai ke dalam aplikasi Dapodik secara benar dan lengkap lalu diusulkan ke dinas pendidikan kabupaten/provinsi dan direktorat teknis pelaksana KIP di tingkat pusat, maka kemendibud akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) penetapan siswa penerima bantuan KIP sesuai dengan usulan yang tertera pada aplikasi Dapodik, jadi kalau semuanya benar tidak ada lagi anak pemegang KIP yang tidak terima bantuan dan kalau masih ada seharusnya pihak dinas terkait untuk segera mengambil tindakan agar hal yang terjadi pada Nadia dan Putri tidak terjadi lagi" ujarnya via phonselnya 25/10.

Bahkan masih menurut Sudjito kalau nanti ditengarai ada oknum melakukan pemotongan atau hak siswa terkait bantuan KIP/PIP tidak diberikan atau dialihkan kepada siswa lain yang tidak mendapatkan KIP/PIP yang bukan pemegang KIP dan/dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) akan dikenai sangsi pidana dan denda.

"Dengan alasan apapun dana KIP/PIP tidak boleh ada pemotongan walau itu hasil kesepakatan bersama dengan.orang tua siswa dan sebagainya, karena Pelaku, bisa dijerat Undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Utamanya Pasal 43 ayat 1 yang menyatakan setiap orang yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta," pungkas Sudjito.

Catatan koran ini sebagaimana yang dikeluarkan oleh kemendikbud para siswa mendapatkan bantuan uang tunai dari KIP/PIP sesuai jenjang sekolahnya sebagai berikut.
1. SD/MI/Paket A (Negeri/Swasta) setiap tahun mendapatkan Rp 450.000.
2. SMP/MTS/Paket B (Negeri/Swasta) setiap tahun mendapat Rp 750.000.
3. SMA/SMK/MA/Paket C (Negeri/Swasta) mendapatkan setiap tahun Rp 1.000.000. (Ind).

PASURUAN

 
PT POJOK KIRI MEDIA
© 2007 - 2018 Pojokkiri.co
All right reserved
Alamat Redaksi :
Jl Gayungsari Timur No.35
Surabaya,Jawa Timur
Pedoman
Redaksi
Peta situs
Terms & Conditions
Atas