RUNNING NEWS :
Loading...

Fraksi Golkar Jatim Minta Pemprov Beri Tambahan Tunjangan Guru Tidak Tetap

Baca Juga

Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjutak


Surabaya, Pojok Kiri-Nasib Guru Tidak Tetap (GTT) atau guru honorer mendapat perhatian khusus daripemerintah. Gubernur Jawa Timur (Jatim) terpilih periode 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa.
Khofifah, mengungkapkan bahwa mulai 2019 mendatang, guru honorer dan pegawai tidak tetap (PTT)
untuk jenjang SMA/SMK se-Jatim akan menerima tunjangan. Selain itu, Khofifah merancang beasiswauntuk guru-guru madrasah diniyah.Menurut Khofifah, selama ini pemberian tunjangan untuk GTT/PTT masih belum merata. "Tahun ini(2018) sudah ada 8 ribu yang dapat insentif tunjangan dari pemerintah provinsi (pemprov). Insya Allah
tahun depan semuanya, GTT/PTT ada sekitar 21.400 sekian orang," urai Khofifah, Selasa (30/10).
Meski demikian, angka yang besar itu masih belum mencakup seluruh GTT/PTT di Jatim. Rencananya,
tunjangan itu baru akan diberikan ke guru yang mengabdi di sekolah negeri. "Karena kan sudah ada
datanya GTT/PTT. Itu mereka yang ada di sekolah-sekolah negeri. Supaya tidak ada kesan spesial
treatment satu sekolah dengan sekolah lain. Aku kok gak entuk (tidak dapar) tunjangan dari pemprov,"
papar Khofifah sembari menirukan keluhan GTT yang dia terima.
Sejalan dengan ide Khofifah Gubernur terpilih Jatim, DPRD Jatim juga meminta agar pemerintah
Provinsi Jatim memberikan penambahan bantuan tunjangan Kesejahteraan buat Guru Tidak tetap (GTT)
atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2019.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim Sahat Tua Simanjutak di temui usai rapat paripurna DPRD Jatim,
Senin (29/10) mengatakan pasca peralihan SMA/SMK ke Provinsi Jatim masih ada 21.574 GTT/PTT
yang belum mendapatkan kesejahteraan yang layak.
"Pihaknya mengapresiasi Pemprov Jatim yang sudah menganggarkan 9 ribu GTT/PTT di APBD 2018.
Maka itu pihaknya berharap di 21 Ribu GTT/PTT bisa tercover atau dimasukan dalam APBD 2019,"
tegas Sahat saat di temui di ruang kerjanya, Senin ( 29/10).
Politisi asal Dapil Surabaya dan Sidoarjo ini memerintahkan pada anggotanya yang duduk di Komisi E
yang membidangi Kesejahteraan Rakyat dan tim anggaran DPRD untuk memperjuangkan anggaran
untuk ke 21.574 GTT/PTT bisa tercover semua di RAPBD 2019. Pasalnya bantuan honor dari
kabupaten/kota hanya Rp. 250.000 perbulan, maka di pemprov Jatim ini anggarannya mengalami
kenaikan menjadi Rp 750. 000.
"Secara keseluruhan, memang APBD pemprov Jatim tidak bisa mengcover keseluruhan kebutuhan
dasar. Tetapi paling tidak dengan bantuan dari pemprov bisa membuat peningkatan kesejahteraan bagi
GTT/PTT tersebut," tutur Bang Sahat.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Heri Sugiono asal fraksi Golkar mengatakan saat ini
Komisi E terus berusaha agar anggaran untuk 21 ribu GTT/PTT di lingkungan di dinas pendidikan bisa
tercover semua di APBD 2019. Oleh karena itu pihaknya meminta kepada tim anggaran baik pemprov
dan DPRD Jatim agar memberikan tambahan buat anggaran kepada GTT/PTT yang saat ini belum
tercover di APBD 2018 untuk dimasukan pada APBD 2019 nanti.
Seperti diketahui, Pasca peralihan SMA/SMK ke pemprov Jatim pada APBD 2018 Pemprov Jatim telah
menganggarkan atau bantuan kesejahteraan kepada 9 ribu GTT/PTT di lingkungan dinas Pendidikan
Jatim.(Gat)

PASURUAN

 
PT POJOK KIRI MEDIA
© 2007 - 2018 Pojokkiri.co
All right reserved
Alamat Redaksi :
Jl Gayungsari Timur No.35
Surabaya,Jawa Timur
Pedoman
Redaksi
Peta situs
Terms & Conditions
Atas