RUNNING NEWS :
Loading...

Kepala Bappeda Bondowoso Bantah Tudingan Langkahi Kewenangan Bupati

Baca Juga

Kepala Bappeda Bondowoso, Agung Tri Handono. (fik)

Bondowoso, Pojok Kiri– Pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bondowoso, yang kini memasuki tahapan uji publik, dinilai tanpa sepengetahuan Bupati dan Wakil Bupati, pasangan KH Salwa Arifin – Irwan Bachtiar (Salwa).



Ketua Fraksi PPP DPRD Bondowoso, H Imam Taher mengungkapkan, awalnya Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) meminta kepada tim Sabar, yang terdiri dari partai pengusung, untuk hadir dalam pembahasan RPJMD teknokratik.



Kemudian, hasil dari pembahasan itu, sebelum dibahas terlebih dahulu akan diberikan kepada pihak perguruan tinggi, sebagai tim ahli untuk merancangnya.



“Kami hanya bertemu satu kali, sekarang tau-tau hari ini muncul uji publik. Padahal dari hasil perguruan tinggi itu bagaimana, kami belum mengetahui. Bagaimana perubahannya, bagaimana rumusannya,” ungkapnya.



Tak hanya itu, Taher juga menyesalakan tindakan Bappeda yang tidak berkoordinasi dengan Bupati Dan Wakil Bupati. Seharusnya, Bappeda sebagai birokrasi mempunyai ketaatan struktural, apalagi persoalan RPJMD.



“Saya tadi malam konfirmasi langsung ke Bupati, untuk menanyakan RPJMD itu. Kata Bupati belum tau. Kalau kedua orang itu belum tau. Tiba-tiba sudah ada jadwal uji publik, apa yang diujikan. Ini Sekdanya juga nggak tahu, aneh,” sergahnya.



Menurutnya, tindakan Bappeda ini dipandang overlap atau melampaui kewenangannya. Apalagi alasan yang diberikan sudah tidak masuk akal.



“Bappeda kali ini menjelma seperti Bupati dan Wakil Bupati sendiri, mengambil kebijakan dengan alasan sulit membahas, karena terikat dengan aturan. Aturan apa itu kok bodoh banget,” imbuhnya.



Dilain pihak, Kepala Bappeda Bondowoso, Agung Tri Handono membantah jika pihaknya tidak berkoordinasi dengan Bupati. Bahkan, ia mengaku setiap perkembangan selalu disampaikan.



“Silahkan tanya dulu ke pak Bupati. Baru nanti tanya saya. Kalau pembahasan dengan DPRD itu nanti,” katanya.



Lagi pula, dalam pembahasan RPJMD belum final. Bahkan waktu yang diberikan dalam uji publik, ketika tidak ada kesesuaian masih bisa disesuaikan. “Uji publik resminya dibuka tadi smpai tanggal 9 nanti. Sebelumnya saya juga sampaikan kepada ketua tim Sabar kalau akan melakukan uji publik,” ungkapnya.



Dijelaskan Agung, sebenarnya uji publik RPJMD ini seharusnya digelar tanggal 24 Oktober lalu. Namun karena menyesuaikan dengan jadwal beberapa pihak, akhirnya molor.



“Kami tidak terburu-buru hanya saja menyesuaikan dengan jadwal. Kalau hitungan saya, RPJMD Bondowoso ini sudah terlambat. Karena nanti pada tanggal 22 Desember sudah harus masuk ke DPRD,” pungkasnya.



Setelah dilakukan pembahasan uji Publik ini, nanti akan dikonsultasikan dengan provinsi sebelum dijadikan rancangan RPJMD. (fik/ lah)

PASURUAN

 
PT POJOK KIRI MEDIA
© 2007 - 2018 Pojokkiri.co
All right reserved
Alamat Redaksi :
Jl Gayungsari Timur No.35
Surabaya,Jawa Timur
Pedoman
Redaksi
Peta situs
Terms & Conditions
Atas