RUNNING NEWS :
Loading...

PAJAK DIHITUNG DARI BRUTO

Baca Juga

Drs. H. Teguh Gunarko, MM. (ist)

Jeritan Pengusaha Galian C di Mojokerto (4 -Habis)


Mojokerto, Pojok Kiri
               Laporan khusus bersambung soal jeritan Pengusaha Galian C berijin di Kab Mojokerto, diharian ini selama 4 hari berturut-turut sejak Selasa (23/10), langsung direaksi oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kab. Mojokerto, Drs. H. Teguh Gunarko, MM. Kepada koran ini, Teguh banyak meluruskan pernyataan dan tudingan yang dilontarkan Jaule, Pengusaha Galian C Berijin asal Desa Ngarjo, Kec. Jatirejo.
              Bahkan, begitu membaca beritanya, Teguh menganggap Jaule salah paham dan bisa jadi tidak mengerti tentang aturan pajak. " Dimana-mana pajak itu dihitung dari pendapatan bruto (kotor) bukan Netto (bersih) mas, " ungkap Mantan Camat Ngoro ini. Jadi, keluhan Jaule terkait besarnya pajak restribusi Galian C itu mengada-ada. Malah, Teguh menghitung, besarnya pajak restribusi yang dikenakan Rp. 75 ribu/rit khusus batu itu masih tergolong dibawah 25 persen dari pendapatan bruto Wajib Pajak.
            " Coba hitung saja, kalau katanya harga batu per truk/rit atau 10 ton itu Rp. 450 rb, jika dipotong pajak 25 persen ketemu Rp. 112.500, - sementara kami mengenakan Rp. 75 ribu,- apa itu tidak masih dibawahnya ?, pajak Rp. 75 ribu itu, sebenarnya 25 persen dari harga batu per truk Rp. 300 ribu, padahal sekarang harga batu di pabrik lebih dari Rp. 450 ribu, " urai Teguh seraya menambahkan, jika Jaule merasa keberatan terhadap besarnya pajak yang dikenakan, pihaknya siap menerima pernyataan keberatan.
             Ketika disodorkan, tudingan Jaule soal dugaan tagihan pajak bisa dipermainkan, dengan modus berunding dengan Pengusahanya terkait jumlah rit yang keluar dari lokasi galian tiap harinya, Teguh dengan nada tinggi membantahnya. " Saya jamin staf saya tidak berani melakukan itu, " tegasnya. Sebenarnya, pihaknya tidak serta merta menentukan jumlah rit truk. Karena tiap sebelum penetapan itu dilakukan, Bapenda mengirimkan semacam Surat pemberitahuan kepada semua Pengusaha. " Silahkan kirim data tentang jumlah rit yang keluar versi mereka, nanti kita samakan dengan data yang dihimpun oleh chek ker (petugas pencatat rit) saya, " jelas Teguh.
           Dari sekitar 20 usaha galian yang berijin di Kab Mojokerto, Teguh mengaku rada aneh jika hanya Jaule yang protes dan tidak segera melunasi hutang pajak retribusi usaha galian C nya. " Ini ada apa sebenarnya, " tanyanya heran. Ia mengaku memang beberapa hari lalu mendatangi rumah Jaule untuk menyerahkan berkas tagihan pajak retribusi itu. " Total tanggungan pajaknya sekitar Rp. 600 jutaan, " rincinya. Sejauh ini Bapenda masih memiliki niat baik dan menunggu kesediaan Jaule untuk melunasi seluruh pajaknya.
            Namun jika memang Jaule ngotot tidak segera membayar pajaknya, Teguh hanya bisa melakukan prosudur berikutnya. " Ya akan kita serahkan perkaranya ke Kejaksaan, karena kita punya MoU dengan Kejaksaan, " ancamnya. Hal ini sudah sesuai dengan UU No. 19/1997 tentang tata cara penagihan pajak dengan paksa. Teguh membenarkan jika target PAD di sektor galian C ini terus meningkat tiap tahunnya. " Dari target Rp. 32 Miliar, lalu tahun ini Rp. 35 Miliar meningkat tahun depan Rp. 38 Miliar, " katanya.
           Sementara itu, H. Khoirul Anwar, alias Jaule saat dimintai komentarnya terkait penjelasan Kepala Bapenda, Teguh Gunarko ini, dirinya justru mempersoalkan kurangnya sosialisasi aturan perpajakan dari Pemkab. " Selama ini saya tidak mengerti jika pajak itu 25 persen dari bruto, aturan inipun saya anggap tidak masuk akal, masak total biaya operasional dikenakan pajak ?, " tanyanya. Harusnya yang masuk akal berdasarkan netto atau keuntungan bersih. Memang harga di pasaran kini per rit/10 ton truk batu Rp. 450 ribu. " Tapi itu belum dipotong biaya operasional, jadi bersih kami hanya menerima pendapatan Rp. 85 ribu sampai Rp. 110 ribu saja, " sambungnya.
         Itu sebabnya Jaule keberatan dengan pajak retribusi Rp. 75 ribu/rit. " Coba kurangi dengan nettonya yang Rp. 85 ribu atau Rp. 110 ribu, kami hanya dapat berapa, belum lagi untuk kebutuhan warga sekitarnya, wajar saya protes karena jika diteruskan banyak Pengusaha seperti saya terancam bangkrut, " kesalnya. Meski sudah dijelaskan oleh Bapenda, perjuangan Jaule mempersoalkan besarnya pajak galian C ini, diakui tidak akan surut. " Saya akan terus mengadu ke instansi terkait diatasnya, karena pajak ini sangat memberatkan dan tidak masuk akal, " katanya.
           Terlepas dari polemik ini, seyogyanya semua pihak terkait mulai duduk bersama, membahas masalahnya. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Target PAD memang harus dipenuhi, karena itu juga modal pembangunan daerah. Namun kepentingan dan suara subyek wajib pajak harus pula didengarkan. Jangan sampai mengejar target PAD justru melemahkan sasarannya. Perbaikan demi perbaikan harus terus dilakukan. Agar perubahan kedepannya lebih baik.

PASURUAN

 
PT POJOK KIRI MEDIA
© 2007 - 2018 Pojokkiri.co
All right reserved
Alamat Redaksi :
Jl Gayungsari Timur No.35
Surabaya,Jawa Timur
Pedoman
Redaksi
Peta situs
Terms & Conditions
Atas