RUNNING NEWS :
Loading...

Pajak Retribusi Terus naik, tanpa Survei

Baca Juga

H. Khoirul Anwar alias Jaule. (dhi)


Jeritan Pengusaha Galian C di Mojokerto (Bagian 1)

Mojokerto, Pojok Kiri

                Wilayah Kab Mojokerto memiliki banyak potensi usaha galian C, seperti batu, sirtu dan tanah urug. Sayangnya, dalam pengelolaannya, Pemkab setempat terkesan pilih kasih dan anehnya tak berpihak kepada para Pengusaha yang berijin. Tak heran jika hampir semua Pengusaha yang resmi ini belakangan 'menjerit'. Untuk mengungkap bagaimana 'suara' jeritan mereka, BARDIYONO, Wartawan Koran Pojok Kiri dari Kantor Biro Mojokerto, sengaja menulisnya secara bersambung mulai hari ini.
                Dari 17 wilayah Kecamatan di Kab Mojokerto, potensi usaha Galian C itu tersebar di beberapa Kecamatan saja. Seperti, Ngoro, Kutorejo, Gondang dan Jatirejo. Selain sirtu, ada juga tanah urug dan  batu. Khusus di wilayah Kecamatan Gondang dan Jatirejo, diakui sudah sejak lama menyimpan banyak  'harta' batu di lahan pertaniannya. Bahkan untuk pabrik pemecah batu di Mojokerto, semua mengandalkan pengiriman dari wilayah Jatirejo dan Gondang.
              Beruntung koran ini akhirnya bisa menemui H. Khoirul Anwar, salah satu Pengusaha Galian C (Batu) berijin di wilayah Jatirejo. Warga Desa Ngarjo, yang akrab dipanggil dengan Jaule ini dikenal memang paling vokal menyuarakan 'ketidak-adilan' Pemkab Mojokerto dalam mengelola potensi usaha satu ini. Wawancara khusus yang berlangsung di rumahnya, Sabtu (20/10) pagi itu berlangsung ganyeng.
             " Pemkab itu se-enaknya mas menentukan besarnya retribusi Galian C, tanpa melakukan survei lapangan, " ujar Jaule memulai pembicaraan. Bahkan, sejak ia menekuni usaha ini pada 2003 atau 15 tahun silam, dirinya mengaku sempat merasakan kenaikan pajak restribusi beberapa kali. Dan anehnya, setiap kenaikan pajak restribusi itu tanpa didahului survei yang melibatkan DPRD, instansi terkait apalagi membicarakannya terlebih dahulu dengan para Pengusaha Galian C.
             " Saya sudah pernah merasakan dari mulai pajak restribusi sebesar Rp. 16 ribu per rit, Rp. 36 ribu per rit, Rp. 45 ribu per rit sampai kini dinaikkan lagi menjadi Rp. 75 ribu per rit, " ulas Jaule. Karena tanpa didahului dengan survei lapangan, praktis besarnya pajak retribusi yang dikenakan mengakibatkan harga batu dipasaran justru melonjak tajam. Logikanya, dengan harga tinggi, pendapatan Pengusaha Galian C harusnya juga bertambah. Namun, dengan mahalnya pajak restribusi yang harus dibayar akhirnya pendapatan bersih sangat minim karena harus dipotong dengan besarnya biaya operasional yang dikeluarkan.
             " Dari besarnya pajak retribusi sebesar Rp. 45 ribu per rit, saja kami sudah kesulitan membayarnya, apalagi sejak Januari lalu dinaikkan nyaris dua kali lipatnya menjadi Rp. 75 ribu per rit, " keluh Jaule sembari mengaku dirinya seringkali protes keras besarnya pajak retribusi ini. Namun sejauh ini Pemkab sama sekali tak menggubrisnya. Bukti protes Jaule ini dibuktikan dengan 'kesengajaan' dirinya untuk tidak membayar pajak retribusi di lokasi usaha galian C miliknya di Desa Ngarjo dan Ploso Bleberan, Kec. Jatirejo.
             " Sampai sampai kapan lalu Pak Teguh (Kadispenda), mengantarkan sendiri tagihan pajak restribusi saya sejak Januari sampai Juli, sekitar Rp. 286 Juta lebih, " kata Jaule. Namun Jaule bersikeras tak akan melunasinya jika Pemkab tidak menurunkan besarnya pajak itu. Sebab, penentuan besarnya pajak restribusi tersebut selain tidak berdasarkan survei, juga tak sebanding dengan biaya operasional di lapangan yang harus dikeluarkan oleh para Pengusaha galian C.
             Jaule menyebut, sekarang harga batu dipasaran tiap rit/10 ton mencapai Rp. 450 ribu. " Harga itu tidak bersih langsung dinikmati kami para Pengusaha, melainkan harus dipotong dulu dengan sejumlah item biaya pengeluaran di lapangan, " urainya. Biaya yang masih harus ditanggung Pengusaha diantaranya, BBM, biaya sewa bego, operatornya, sewa truk dan sopirnya, dan gaji karyawan.
            " Setelah dipotong biaya operasional itu, bersih harga batu per rit menjadi berkisar Rp. 85 ribu sampai Rp. 110 ribu, bayangkan saja jika pajak retribusinya Rp. 75 ribu, kami dapat apa ? " keluh Jaule. Wajar saja, jika banyak Pengusaha Galian C berijin bangkrut karena di akhir habis potensi lahan yang disewanya, belum balik modal.
            Kenapa Jaule begitu getol mempersoalkan besarnya pajak retribusi Galian C ini ? Bukan hanya masalah proses penentuannya yang dituding Jaule se-enaknya sendiri,  melainkan juga praktek di lapangan ternyata besarnya tagihan pajak retribusi ini masih membuka peluang untuk dipermainkan oleh oknum karyawan Bapenda. Lalu, bagaimana sebenarnya modus 'permainan' pajak restribusi Galian C ini, penasaran ? baca sambungan laporan khusus ini di koran Pojok Kiri, edisi besok. (brd/bersambung)

PASURUAN

 
PT POJOK KIRI MEDIA
© 2007 - 2018 Pojokkiri.co
All right reserved
Alamat Redaksi :
Jl Gayungsari Timur No.35
Surabaya,Jawa Timur
Pedoman
Redaksi
Peta situs
Terms & Conditions
Atas