RUNNING NEWS :
Loading...

PEMBANGUNAN DESA TERHAMBAT KARENA DD TERLAMBAT

Baca Juga

Raditya Haria Yuangga bersama masyarakat desa


Nganjuk, Pojok Kiri

Dengan adanya keterlambatan pencairan Dana Desa (DD) tahap ke III sampai akhir bulan Oktober, yang juga belum kunjung turun, mengakibatkan proses pembanggunan desa menjadi terhambat. Sedangkan pelaporan pertanggung jawaban penggunaan DD sudah harus disampaikan pada pertengahan bulan Desember (15/12) dan pelaksanaan pembangunan harus tuntas sebelum tanggal itu.



Keterlambatan ini kerap terjadi di kabupaten Nganjuk dan sudah menjadi tradisi atau kebiasaan buruk, bahkan pada pencairan DD pada tahun anggaran 2017 ada yang sampai bulan Desember baru cair, hal ini disampaikan oleh Raditya Haria Yuangga anggota komisi II DPRD Nganjuk bahkan ia juga menambahkan, salah satu kendala permasalahan yang sering terjadi adalah klasik yaitu Sumber Daya Manusia (SDM).



"SDM pemerintah daerah patut dipertanyakan, hal ini dikarenakan belum memiliki kesiapan dalam pemenuhan syarat dan proses pencairan DD sebab yang diterapkan begitu banyak dan rumit, hal ini akan menyulitkan pemerintah desa dalam pemanfaatan dana yang telah disediakan pemerintah pusat," urainya.



Bahkan menurut politisi Hanura yang dikenal dengan nama Mas Angga ini juga mengatakan, pemerintah daerah seyogyanya menyiapkan sistem dan metode yang efektif dalam proses pencairan dan penggunaan DD karena dilain pihak pemerintah pusat telah menyalurkan DD keseluruhan ke pemerintah daerah. Namun, proses verifikasi penyaluran dana tersebut di kabupaten Nganjuk masih rumit sehingga berdampak pada lambatnya penyerapan DD.



"Saya nanti akan mengusulkan adanya aturan dan persyaratan yang lebih sederhana dan lebih efisien agar pencairan DD lebih mudah. Bahkan pemerintah desa bisa melakukan pengerjaan pembangunan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sehingga DD mampu terserap 100% sebelum batas waktu yang telah ditentukan," urainya lagi.



Sedangkan menurut salah satu kepala desa yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, DD seharusnya tidak diatur oleh bupati, hal ini menurutnya karena telah ditetapkan dengan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri. Mengacu pada SKB maka harus ada evaluasi ulang agar DD bisa terialisasi lebih cepat, sehingga akan terjadi percepatan pembangunan di desa.



"Batas waktu pengerjaan telah ditentukan bahkan laporan pertanggung jawabanpun sebelum tutup tahun sudah harus disetorkan sedangkan sampai sekarang DD belum cair, untuk cari pinjaman agar pengerjaan cepat kelar juga sangat dilema karena sangat bertentangan dengan aturan yang ada tapi kalau dibiarkan pembangunan menjadi macet, program Nawacita tidak berjalan bagus," pungkasnya. (Ind)

PASURUAN

 
PT POJOK KIRI MEDIA
© 2007 - 2018 Pojokkiri.co
All right reserved
Alamat Redaksi :
Jl Gayungsari Timur No.35
Surabaya,Jawa Timur
Pedoman
Redaksi
Peta situs
Terms & Conditions
Atas