RUNNING NEWS :
Loading...

Raperda Pembentukan BUMD Bank Umum Syariah Kecil Kemungkinan Dibahas

Baca Juga

Raperda Pembentukan BUMD Bank Umum Syariah Kecil Kemungkinan Dibahas

Surabaya, Pojok Kiri-Kecil kemungkinan pembahasan Raperda pembentuakan BUMD BUS akan
dilakukan tahun ini mengingat tInggal dua bulan lagi sudah awal tahun 2019. Rencana pelepasan unit
usaha syariah (UUS) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) menjadi Bank
Umum Syariah (BUS) pada tahun ini, kembali alami penundaan. Kepastian UUS menjadi BUS belum
ada kepastian. "Usulan Raperda pebentukan BUMD BUS sudah masuk di Pimpinan dewan. Namun
sampai saat ini belum turun rekomendasinya. Sehingga kita belum yakin pembentukan BUMD BUS akan
bisa direalisasikan tahun ini," ujar sumber di komisi C DPRD Jatim yang tidak mau disebut namanya.
Masih menurut sumber tersebut, kondisi yang terjadi saat ini kecil kemungkinan pebahasan raperda
pembentuakan BUMD BUS akan dilakukan tahun ini mengingat tInggal dua bulan lagi sudah awal tahun
2019.
"Jadi kalau dilihat waktunya. Apalagi tahun 2019 anggota dewan saat ini juga sudah disibukkan dengan
pencaleg dirinya di pilleg 2019. Jadivsaya psimis Raperda BUMD BUS akan dibahas anggota dewan
saat. Sehingga saya juga psimis realisasi Unit Usaha Syariah Bank Jatim menjadi Bank Umum Syariah
(BUS) bisa dilakukan tahun 2019 mendatang," pungkasnya.
Sementara itu pihak Bank Jatim optimis akan terjadi pada tahun 2019. Namun kalangan DPRD Jatim
belum bisa memastikan. Sebab ini terkait penyertaan modal APBD Jatim ke BUS, yang harus terbentuk
BUMD atau perseroan daerah terlebih dahulu. Kalangan Bank Jatim melalui Direktur Ritel Konsumen
dan Unit Syariah Bank Jatim, Tony Sudjiaryanto, Rabu, (31/10) menyatakan yakin BUS akan
direalisasikan tahun 2019 bukan tahun 2018 ini seperti target awal. Kata Tony , saat ini masih terkendala
permodalan di dalam pembentukan anak usaha syariah Bank Jatim dan masih proses di pihak OJK.
"Untuk syariah bank jatim, memang sudah dua tahun berupaya spin off. Itu sudah menjadi tekad
bersama. Tapi masih terkendala di OJK. Kami harapkan pada awal 2019 mungkin sudah ada izin prinsip
dari OJK keluar. Bisa langsung BUKU II dengan modal minimal Rp 1 triliun," ujarnya.
Selanjutnya menurut Tony, nanti BUS akan berbentuk BUMD dengan komposisi sahamnya 51 persen
milik pemerintah provinsi dan 49 persen Bank Jatim. "Ini masih proses di OJK. Kami akan lakukan fit and
proper test untuk calon direksinya, biar betul-betul dicari yang memahami syariah. Tahun 2019
diharapkan bisa terealisasi," jelasnya. Semrntara itu dikalangan DPRD Jatim dalam hal ini komisi C,
masih belum bisa memastikan kaoan BUS akan terealisasi. Sebab untuk kewujudkan BUS maka perlu
dibentuk BUMD BUS untuk penyertaan modal dari APBD.(Gat)

PASURUAN

 
PT POJOK KIRI MEDIA
© 2007 - 2018 Pojokkiri.co
All right reserved
Alamat Redaksi :
Jl Gayungsari Timur No.35
Surabaya,Jawa Timur
Pedoman
Redaksi
Peta situs
Terms & Conditions
Atas