RUNNING NEWS :
Loading...

Rp 168 Juta Dana Ganti Rugi Digelapkan Ketua RT dan RW

Baca Juga


 puluhan warga menuntut ganti rugi ke manajemen Apatemen Gunawangsa Tidar
beberapa waktu lalu

Soal Kompensasi Akibat Pembangunan Apatemen Gunawangsa Tidar

Surabaya, Pojok Kiri

Pembangunan Apartemen Gunawangsa jalan Tidar yang sempat ricuh dengan warga akhirnya
mendapat penjelasan dari Triandy Gunawan, CEO Gunawangsa. Menurut pengakuannya, pihak
pengelola gedung Apartemen Gunawangsa Tidar mengaku telah memberikan kompensasi berupa ganti
rugi kerusakan bangunan rumah dan dana taliasih dampak polusi berupa uang debu. Dan konyolnya,
ada pihak lain yaitu LSM yang ikutan bermain dipolemik ini, untuk mencari keuntungan pribadi yang
memanfaatkan warga.
Menurut Triandy Gunawan, CEO Gunawangsa, bahwa kompensasi kerusakan rumah terdampak telah
diberikan sendiri ke warga dengan nilai yang bervariatif. Namun dana kompensasi untuk polusi debu,
diberikan bertahap selama 3 kali yakni pada bulan Februari, April dan Mei 2016.
“Kita sudah lunasi uang kompensasi polusi debu ke warga melalui kontraktor pelaksana sebesar Rp. 800
Juta. Dana itu diserahkan ke tokoh masyarakat setempat. Namun masalahnya, dananya diberikan
bertahap ke masing-masing warga, yakni pada tahun 2016, 2017 dan 2018,” ungkap Triandy dalam
keterangan persnya, Selasa(30/10/2018).
Untuk pembayaran dana kompensasi tahap ketiga, lanjut Triandy, warga tidak menerimanya, karena
sisa uang kompensasi sekitar Rp. 168 juta, dipinjamkan ke pihak lain. Uang sisa kompensasi itu semula
di pegang oleh Hari Suyitno, Ketua RW V dan Yanto (alias Rijanto) Ketua RT 5/ RW II, Kelurahan
Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan Surabaya. “Suyitno dan Yanto membawa uang sebesar Rp. 134
Juta, lalu dipinjamkan ke Muhammad Syarif bersama uang kompensasi yang belum bisa
dipertanggungjawabkan oleh kedua tokoh masyarakat itu sebesar Rp. 34 Juta. Jadi itu total uang yang
diduga digelapkan,” papar Andy sapaan akrab Triandy Gunawan.
Ketika diusut, Muhammad Syarif ternyata oknum Humas Apartemen Gunawangsa. Andy menjelaskan,

kedua tokoh masyarakat itu mengaku bersedia meminjamkan uang sisa kompensasi, lantaran di iming-
imingi bunga sebesar Rp. 200 Juta.

Namun yang membuat warga bergejolak sebenarnya bukan soal uang kompensasi itu, tetapi menurut
dia adalah beberapa warga non terdampak yang ingin mendapatkan ganti rugi dari aktivitas
pembangunan Apartemen Gunawangsa Tidar. “Kalau warga terdampak pembangunan langsung sekitar
119 kepala keluarga yang tersebar di RT-05/RW-02, RT-06/RW-02 dan RT-05/RW-05 kelurahan
Tembok Dukuh, Bubutan Surabaya. Sekarang muncul warga diluar itu yang bergejolak minta dana tali
asih, bahkan ada beberapa LSM yang mengancam untuk lapor ke pihak kepolisian,” papar Andy.
Andy mengaku bahwa pihak pengelola Apatemen Gunawangsa Tidar merasa diperas oleh pihak-pihak
yang tidak berkepentingan disini. Hal ini didasari oleh bukti surat laporan LSM Gempar ke Polda Jatim
yang melaporkan Gunawangsa Tidar tak membayar dana kompensasi. “Laporan itu ditujukan ke Polda
Jatim dan kita cuma dapat tembusan. Tapi anehnya hanya kita (Gunawangsa,red), Polda belum
menerima surat laporan itu. Ini kan sama saja saya merasa dinperas,” tandasnya.
Untuk mengantisipasi gejolak warga terdampak, uang sisa kompensasi warga yang di gelapkan itu,
terpaksa ditalangi oleh pihak managemen Gunawangsa Tidar. Dan uang yang dipinjam oleh Muhammad
Syarif, lanjut Andy, tetap akan di tagih. “Warga katanya sungkan menagihnya. Lalu kita minta warga
lapor polisi, tapi katanya juga tidak berani. Akhirnya kita (Gunawangsa,red) yang lapor polisi dan
menagihnya. Katanya polisi sudah menetapkan tersangka, tapi belum juga di ekspos. Ini oknumnya juga
sudah mengakui menggelapkan uang itu dan sanggup mengembalikannya,” terangnya.
Sementara itu, ketika disinggung terkait proyek box culvert di saluran Pancasila yang selama ini diklaim
warga non terdampak sebagai akses masuk ke apartemen, menurut Andy, hal itu tidak benar. Ia
menjelaskan, proyek box culvert itu memang di bangun oleh PT PP dengan pembiayaan dari
Gunawangsa Tidar. Program itu merupakan Corporate Social Responsibility (CSR) yang nantinya bisa
menjadi akses jalan umum.

“Ada 28 KK yang tinggal di atas saluran. Ketika saluran itu di normalisasi, penghuninya sudah di relokasi
ke rusun Romokalisari dan di beri uang transport sebesar Rp. 3 Juta per-KK. Sekarang berhenti karena
demo warga, padahal Pemkot cukup proaktif mengeluarkan izin untuk membantu masuknya investasi,”
ujarnya.(Gat/Sw)

PASURUAN

 
PT POJOK KIRI MEDIA
© 2007 - 2018 Pojokkiri.co
All right reserved
Alamat Redaksi :
Jl Gayungsari Timur No.35
Surabaya,Jawa Timur
Pedoman
Redaksi
Peta situs
Terms & Conditions
Atas