RUNNING NEWS :
Loading...

SEKOLAH BUKAN PERUSAHAAN PENCETAK UANG

Baca Juga


Gedung SMPN 3 Tanjunganom.Ketua komnasdik Nganjuk Sudjito bersama kepala SMPN 3 Tanjunganom, Warsono, SPd, M.Pd dan komnasdik bersama kadisdik Nganjuk Drs, Mokhammad Yasin, M.Si
Nganjuk, Pojok Kiri.

Program tahunan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Tanjunganom kabupaten Nganjuk dalam menyelenggarakan Darmawisata ke luar kota, membuat para orang tua/wali didik mengeluh, pasalnya akan menambah beban ekonomi keluarga semakin membengkak. Bahkan bagi mereka yang tidak mampu akan menambah beban hutang kerentenir semakin membesar.



Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu orang tua didik yang tidak mau namanya dikorankan, karena takut nanti anaknya di intimidasi oleh pihak sekolah pada koran ini. Beban yang ia hadapi saat ini begitu sulit apalagi dirinya masih harus menanggung uang Darmawisata tidak menutup kemungkinan dirinya akan menambah hutang pada rentenir.



"Menurut anak saya siswa kelas VIII diharuskan ikut dan kalau tidak ikut diwajibkan bayar setengahnya atau mengganti uang kursi bus, jadi anak saya ikut atau tidak, hukumnya wajib bayar, hal ini yang dirasa oleh kami pihak orang tua didik yang ekonominya kurang beruntung menganggap keberpihakan pihak sekolah bagi masyarakat miskin atau kaum marginal masih jauh dari kata layak," katanya.



Bahkan anak dari orang tua didik SMPN 3 Tanjunganom tersebut disamping membenarkan perkataan ibunya ia juga menambahkan, pihak sekolah juga sering mengintimidasi para anak didiknya yang dirasa masih mempunyai tanggungan sekolah dengan mengancam tidak akan memberikan nomer ujian, hal ini pernah dilontarkan oleh kepala sekolah sendiri pada tahun ajaran kemarin saat menjadi pembina upacara.



"Saat saya punya tunggakan sekolah, para guru bahkan kepala sekolah sendiri sering memanggil saya untuk segera melunasi tunggakannya dan kalau tidak segera melunasi, saya dan teman-teman yang senasib dengan saya diancam tidak akan diperbolehkan mengikuti ujian walau pada akhirnya meskipun saya tidak mampu melunasi tetap bisa mengikuti ujian," katanya pula.



Masih menurut anak tersebut, sumbangan yang digalang pihak sekolah melalui komite sifatnya hampir sama dengan kata wajib, karena disaat para siswa tidak bisa membayar, sedangkan dirinya tercatat sebagai penerima Program Indonesia Pintar, harus rela uangnya dipotong untuk menutupi tunggakannya.



"Saya tercatat sebagai penerima PIP, tapi saya harus rela dipotong uang sumbangan pembelian perangkat komputer, agar pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer bisa terlaksana secara mandiri, sedangkan menurut komite pada saat rapat dengan orang tua siswa, sifatnya sumbangan jadi seharusnya sukarela, kenapa akhir-akhirnya bisa menjadi wajib," katanya lagi menbahkan.



Sedangkan menurut kepala SMPN 3 Tanjunganom kabupaten Nganjuk Warsono, SPd, M.Pd, tidak pernah mewajibkan anak didiknya untuk mengikuti darmawisata, dan apabila ada anak didiknya yang ingin ikut sedangkan dirinya atau orang tuanya tidak mampu bisa mengajukan kepihak sekolah dan nantinya akan di gratiskan.



"Sekolah telah mengalokasikan anggaran sampai Rp. 20 juta bagi anak yang ingin ikut tapi tidak mampu, jadi tidak benar kalau darmawisata itu sifatnya wajib dan bagi yang tidak ikut harus bayar separuhnya itu berita hoax," ujarnya.



Masih menurut Warsono, permasalahan pemotongan PIP bagi anak didik yang mempunyai tunggakan, dirinya mengelak tapi dia juga tidak menyalahkan isu tersebut, karena menurutnya pihak sekolah melakukan pemotongan atas persetujuan dari siswa tersebut karena hasil rapat komite dengan orang tua siswa telah sepakat memberikan sumbangan.



"Kami bukan melakukan pemotongan PIP tapi melakukan pemotongan tabungan siswa dan itupun atas persetujuaannya, hal ini kami lakukan karena orang tua siswa telah setuju memberikan sumbangan pada sekolah dengan nominal yang ia tentukan sendiri," ujarnya.



Dilain pihak menurut koordinator komisi nasional pendidikan (Komnasdik) wilayah Nganjuk Sudjito, SPd, pihak sekolah tidak diperkenankan melakukan sumbangan yang akan memberatkan pihak orang tua didik apalagi sampai terjadi pemaksaan atau mewajibkan untuk menyumbang, lebih-lebih bagi masyarakat miskin dan kaum marginal.



"Sumbangan itu sukarela jadi kalau sampai terjadi pemaksaan atau mewajibkan seseorang untuk menyumbang itu sama halnya dengan pungutan liar (pungli), sumbangan itu tidak memaksa jadi sifatnya tidak mengikat dan terikat," ujarnya.



Sedangkan menurut Plt kepala dinas Pendidikan kabupaten Nganjuk Drs, Mokhammad Yasin, M.Si pihak sekolah dalam rangka melakukan kegiatan darmawisata alangkah baiknya tidak selalu ke luar kota tapi bisa dilakukan di dalam kota sehingga biaya yang dikeluarkan tidak membengkak.



"Program dari kepala daerah yang baru adalah kita cinta Nganjuk, jadi kita harus cinta produk dan wisata Nganjuk karena itu pihak sekolah seharusnya mampu mengeksplor kabupaten Nganjuk kepada anak didiknya jadi perputaran uangpun tidak sampai ke luar," urai Mokhammad Yasin diruang kerjanya, 31/10.



Mokhammad Yasin juga menambahkan sekolah bukanlah perusahaan pencetak uang jadi janganlah pihak pengelolah sekolah mengambil kesempatan untuk memperkaya diri karena sekolah adalah perusahaan pencetak generasi prestasi dengan penguatan karakter siswa yang tangguh dan layak bersaing di kancah Internasional.



"Sekolah bukan lahan bisnis yang bertujuan untuk mengeruk keuntungan finansial jadi jangan sampai pola pikir anak didiknya terkontaminasi dengan sistim ajar yang salah, jadi pihak sekolah dalam melakukan penarikan sumbangan harus melalui musyawarah dan intinya tidak memberatkan para orang tua didik sedangkan penganggarannya harus transparan," pungkasnya. (Ind).

PASURUAN

 
PT POJOK KIRI MEDIA
© 2007 - 2018 Pojokkiri.co
All right reserved
Alamat Redaksi :
Jl Gayungsari Timur No.35
Surabaya,Jawa Timur
Pedoman
Redaksi
Peta situs
Terms & Conditions
Atas