RUNNING NEWS :
Loading...

TREND BARU JlAMAN NOW OKNUM DESA LAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

Baca Juga

Ahmad Syarif Sekretaris Parade Nusantara kabupaten Nganjuk

Nganjuk, Pojok Kiri.-Pada akhir Agustus lalu oknum kepala desa (kades) Katerban kecamatan Sukomoro tersandung kasus OTT Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang pemeriksaannya dilakukan oleh pihak penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Nganjuk, dan pada awal September lalu oknum kades Sombron kecamatan Loceret juga diduga melakukan.penyelewengan APBDes sejak tahun 2013 sampai tahun 2017, yang pemeriksaannya dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kajari) Nganjuk, serta pada pertengahan Oktober 16/10 pihak Tipikor Satreskrim Polres Nganjuk menetapkan oknum kades Kacangan kecamatan Berbek Mohammad Arif Hasanuddin sebagai tersangka korupsi/penyelewengan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2017.



Faktor penyebab para oknum kepala desa tersebut melakukan tindak pidana korupsi di sektor desa, dikarenakan masih minimnya pelibatan masyarakat desa dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran desa seperti yang dikatakan oleh Ahmad Syarif mantan kades Sambiroto kecamatan Baron yang juga tercatat sebagai sekretaris Parade Nudantara kabupaten Nganjuk menambahkan, disamping tidak berjalan secara optimal Badan Permusyawaratan Desa (BPD), terbatasnya kompetensi kades dan perangkat desa, serta yang paling krusial adalah tingginya biaya politik pemilihan kades.



"Saat sekarang menjadi trend baru para oknum kades melakukan tindak korupsi di sektor desa, apalagi DD dan ADD merupakan dua pos anggaran desa yang paling rawan disalahgunakan karena pada tahun 2018/2019 adalah tahun politik yang berpotensi penggunaan anggaran untuk kepentingan pemilihan kades dan pemilu," katanya.



Masih menurut Syarif seyogyanya para kades mampu mengimplementasikan program presiden tentang "Nawacita" dengan melaksanakan dan menggunakan DD/ADD dengan baik karena salah sedikit akan berujung menjadi tersangka korupsi. DD sebagaimana kegunaannya untuk percepatan pembangunan desa agar mampu meningkatkan perekonomian kerakyatan, oleh karena itu diharap peran serta masyarakat desa untuk melakukan fungsi pengawasan pembangunan diwilayahnya masing-masing.



"Sebagai salah satu fungsi pengawasan, perlu mengedepankan upaya dialogis dengan meminta penjelasan/konfirmasi apabila terindikasi terjadinya korupsi, kepada pihak yang dicurigai melakukan penyelewengan wewenang, dan untuk masyarakat desa, saya berharap mampu berperan aktif dalam memerangi korupsi agar para pelaku desa menjadi takut dan akhirnya mereka mampu menjalankan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya lagi.



Sedangkan ditempat terpisah salah satu kepala desa yang tidak mau namanya dipublikasikan mengatakan, potensi tindakan korupsi di sektor desa bukan hanya bisa dilakukan oleh pelaku desa saja tapi bisa dilakukan oleh pihak pemerintah daerah, karena pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh pihak instansi terkait dengan memberikan ruang gerak para oknum pelaku tindakan tersebut.



"Saya harap masyarakat dalam menyingkapi adanya penyelewengan di desa harus fair karena dalam menggunakan DD pelaku desa berpedoman pada APBDes yang memperbolehkan semua masyarakat melakukan pengawasan, dan kalau berbicara rentan korupsi, sesungguhnya pengelolaan APBD dan APBN malah lebih rentan korupsi ketimbang DD, lagi pula pengawasan melekat masyarakat lebih berfungsi di desa ketimbang di perkotaan," pungkasnya.(Ind)

PASURUAN

 
PT POJOK KIRI MEDIA
© 2007 - 2018 Pojokkiri.co
All right reserved
Alamat Redaksi :
Jl Gayungsari Timur No.35
Surabaya,Jawa Timur
Pedoman
Redaksi
Peta situs
Terms & Conditions
Atas