RUNNING NEWS :
Loading...

4 TAHUN JALAN PENGHUBUNG TIDAK TERURUS , PEREKONOMIAN WARGA IKUT TERGERUS

Baca Juga

Badan jalan telah menjadi kubangan dan terpaksa pengguna jalan memakai jalan darurat (tanah sawah petani dijadikan jalan pertolongan)

Nganjuk, Pojok Kiri

Penyaluran Dana Desa (DD) oleh pemerintah sejak pengucuran yang pertama tahun 2015, diharap nantinya pembangunan Indonesia bisa dilaksanakan dan dimulai dari pinggiran, hal ini bertujuan agar pihak pengelola desa mampu menciptakan pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat desa yang miskin dan kaum marginal yang bersifat produktif.



Program pemerintah ini seakan tidak mampu diimplementasikan oleh desa Gemenggeng kecamatan Bagor kabupaten Nganjuk, pasalnya jalan penghubung dua kecamatan mengalami rusak berat, jalan yang membujur di tepi sungai Widas, dusun Ketawang desa Gemenggeng penghubung ke kecamatan Rejoso, sudah empat tahun tidak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah terkait. Sehingga warga kesulitan untuk melewati jalan tersebut.



Kerusakan jalan penghubung yang dibiarkan tidak terurus ini lantaran pada empat tahun lalu, curah hujan begitu tinggi sampai areal persawahan tergenang air dan meluap, yang akhirnya mampu menggerus jalan dan akibatkan aksen jalan terputus total sehingga kendaraan untuk roda empat menjadi lumpuh, sedangkan bagi pejalan kaki dan kendaraaan roda dua harus rela melewati jalan darurat atau tanah milik petani agar bisa mencapai tujuan lebih cepat.



Bagi kendaraan roda empat harus rela berjalan memutar sejauh kurang lebih 5 KM, ini dikarenakan badan jalan dengan lebar 6 meter dan panjang 15-20 meter mengalami longsor dan semua materialnya masuk dan terhanyut oleh sungai yang berada disebelah jalan tersebut sehingga akses jalan ini berbentuk kali dengan.kedalaman 5 meter.



Seperti yang dikatakan oleh salah satu pengguna jalan, Herman 26 tahun asal Rejoso, dirinya tetap nekat menggunakan jalan tersebut, karena dinilai lebih dekat walau resikonya cukup tinggi, hal ini disebabkan jalan yang dilewatinya begitu sempit dan disekitar jalan yang rusak juga tidak terpasang tanda-tanda khusus yang menunjukkan jalan tersebut tidak bisa dilalui karena rusak berat.



"Musim kemarau seperti ini, saya masih berani melewati jalan ini, tapi saat musim penghujan saya tidak berani, disamping jalan menjadi licin areal yang dilewati-pun sangat sempit, resiko jatuh dan terporosok ke sungai akan menjadi semakin tinggi, dan hal seperti ini sering terjadi bagi pengguna jalan yang masih nekat terutama para pelajar dan petani yang membawa hasil panennya," katanya.



Hal yang sama juga disampaikan oleh Suyono petani bawang merah asal desa Gemenggeng, dirinya saat panen harus rela mengeluarkan dana lebih untuk jasa angkutannya karena jalan yang dilaluinya terpaksa memutar, kalau hanya memakai roda dua dirinya terbiasa nekat lewat jalan tersebut walau dirinya juga sering terjatuh dan terperosok ke-sungai.



"Sejak jalan mengalami kerusakan pada empat tahun lalu, pada saat panen saya harus rela mengambil jalan memutar, meski hal ini akan mengurangi penghasilannya karena biaya angkut menjadi lebih mahal karena jarak tempuh menjadi lebih jauh," ujarnya.



Masih menurut Suyono, dirinya menyanyangkan pihak pengelolah desa mengabaikan akses jalan penghubung dibiarkan tetap rusak, sedangkan akses jalan ini mampu menopang perekonomian masyarakat setempat menjadi lebih baik.



"Akses jalan ini sama dengan akses perekonomian kami, tapi kalau seperti ini, dibiarkan tidak terurus sama halnya sedikit banyaknya memutus rantai perekonomian kami, lantas dimana keberadaan wakil kami," ujarnya lagi sambil menggerutu.



Ditempat terpisah Kepala seksi Kesejahteraan Masyarakat (Kasi Kesmas) kecamatan Bagor kabupaten Nganjuk Dra. Roro Sri Retno Pangestuti mengatakan tidak tahu karena tidak ada pelaporan dari desa yang bersangkutan bahkan pihaknya baru mengetahui ada jalan rusak parah sejak empat tahun silam baru dari wartawan ini. "Kalau kami tahu atau setidaknya ada pelaporan dari desa setempat, pasti masuk musrenbangdes," kilah Roro pada koran ini 07/11, diruang kerjanya.



Sedangkan kalau mengacu pada Surat Keputusan Bersama empat Menteri tahun 2017, terkait DD untuk memfasilitasi pembangunan desa dengan program pengentasan kemiskinan dan pemusatan kembali (refokusing) penguatan DD pada tiga sampai lima jenis kegiatan, sesuai dengan kebutuhan dan perioritas desa, jalan penghubung yang rusak ini sama halnya bukan perioritas desa tersebut. Lantas kenapa akses jalan, yang juga salah satu sarana pendokrak perekonomian masyarakat dibiarkan empat tahun tidak terurus.........? (Ind)

PASURUAN

 
PT POJOK KIRI MEDIA
© 2007 - 2018 Pojokkiri.co
All right reserved
Alamat Redaksi :
Jl Gayungsari Timur No.35
Surabaya,Jawa Timur
Pedoman
Redaksi
Peta situs
Terms & Conditions
Atas