RUNNING NEWS :
Loading...

BUDAYA KORUPSI DI INDONESIA

Baca Juga

Oleh : Mei Linda Nikma Nur Ulumi

Tentu kita sudah sering melihat ataupun mendengar berita tentang korupsi yang
dilakukan oleh beberapa oknum pejabat negara dan menyebabkan kerugian yang mencapai
milyaran bahkan triliunan rupiah. Hal tersebut seakan sudah menjadi budaya yang dilakukan
secara terus menerus. Mengapa hal ini terjadi?
Indonesia yang notabenenya sebagai negara hukum berdasarkan pasal 1 ayat 3 justru
menjadi negara darurat korupsi. Dimana sebagian besar pejabat negara terjerat kasus korupsi.
Hal ini sungguh miris karena pejabat tersebut seharusnya menjaga amanah dari rakyat tetapi
malah menyalahgunakan kekuasaan dengan melakukan korupsi.
Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001 korupsi adalah perbuatan secara melawan
hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain (perseorangan atau
korporasi) yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Korupsi ini dapat
disebut bencana karena menyengsarakan rakyat sedikit demi sedikit. Kemampuan keuangan
negara melemah karena korupsi. Utang kepada pihak luar negeri baik utang yang berasal dari
sektor pemerintah maupun utang swasta semakin meningkat dan pemerintah Indonesia wajib
menanggungnya. Lalu apakah yang menyebabkan budaya korupsi masih terjadi? Dari
berbagai literatur yang ditemukan bahwa penyebab utama adanya tindak pidana korupsi
adalah penegakan hukum yang lemah, penyalahgunaan kekuasaan, integritas dan etika
seseorang.
Penegakan hukum korupsi di Indonesia cenderung masih lemah. Hal ini dapat dilihat
dari semakin banyaknya kasus korupsi yang terjadi setiap harinya. Penegak hukum juga
cenderung fokus terhadap sebuah kasus korupsi sehingga kasus korupsi lainnya diselesaikan
dalam jangka waktu yang cukup lama. Padahal setiap harinya setidaknya ada lebih dari satu
kasus korupsi. Belum lagi penegak hukum juga kesulitan mencari bukti-bukti karena
tersangka ataupun para saksi memberikan keterangan yang tidak sesuai fakta yang terjadi
ataupun terbelit-belit.
Penyalahgunaan kekuasaan ini terjadi karena selama ini pejabat selalu menganggap
diri sebagai penguasa, jarang yang menyadari perannya sebagai pelayan masyarakat.
Penyelenggaraan negara yang lebih menguntungkan kelompok tertentu dan memberi peluang
tumbuhnya korupsi, menimbulkan dampak negatif di bidang ekonomi dan politik bangsa.

Rencana pembangunan bangsa menjadi tehambat dan negara dirugikan apabila pejabat negara
tidak menjalankan tugasnya dengan bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab.
Integritas diartikan sebagai kejujuran, kemandirian dan kedisiplinan dari tindakan
seseorang. Tanpa pejabat negara yang berintegritas dan beretika maka mustahil program kerja
pemerintah dapat berjalan dengan baik. Pembangunan integritas dan etika pejabat negara
tidak dapat dilakukan secara singkat. Pembangunan integritas ini harus dilakukan sejak di
bangku sekolah hingga pendidikan-pendidikan kedinasan. Pejabat negara yang berintegritas
dan beretika merupakan salah satu syarat terwujudnya pemerintahan yang baik dan bebas dari
korupsi.
Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa korupsi akan terus menerus
terjadi apabila penyebab-penyebab tersebut tidak diatasi dengan baik. Di sini kita sebagai
masyarakat mempunyai peranan sangat penting dalam mencegah tindak pidana korupsi.
Sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 UU No. 28 tahun 1999, masyarakat di sini memiliki
hak dan tanggung jawab untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih.
Masyarkat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang penyelengaraan
negara. Masyarakat juga berhak mendapatkan pelayanan yang sama dan andil dari
penyelenggaraan negara dan memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan haknya
tersebut.
Namun, masyarakat saat ini masih pasif terhadap apa yang terjadi di pemerintahan.
Beberapa masyarakat sekarang ini tidak percaya lagi kepada pejabat yang duduk di kursi
pemerintahan. Pemilu yang merupakan ajang pesta demokrasi seluruh rakyat Indonesia
menjadi kacau karena sebagian besar masyarakat yang sudah masuk menjadi daftar pemilih
tetap pemilu justru melakukan tindakan golput. Politik uang yang masih terjadi justru
membuat masyarakat terdorong memilih pasangan calon pejabat negara dengan terpaksa
tanpa memikirkan apakah pasangan ini sudah cocok duduk di kursi pemerintahan.
Segala usaha sudah dilakukan oleh Bangsa Indonesia dalam memberantas korupsi.
Indonesia telah membentuk lembaga antikorupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
melalui UU No. 30 Tahun 2002. Namun, sejak lahirnya KPK sampai sekarang belum ada
hasil yang memuaskan. Tentu kasus korupsi ini tidak mudah untuk terpecahkan dalam waktu
yang sangat singkat.
Bangsa Indonesia tidak akan bisa mengubah perilaku korupsi yang sudah menjadi
budaya di negeri ini. Yang perlu dilakukan adalah tindakan nyata mengubah perilaku korupsi

menjadi perilaku jujur dan adil. Bila kita peduli terhadap bangsa kita ini, maka mulailah
meyakini bahwa indonesia akan menjadi lebih baik tanpa korupsi. Keyakinan kita ini dapat
diwujudkan dengan menolak segala bentuk korupsi. Tumbuhkan rasa toleransi terhadap
sesama dan harus melihat apa yang terjadi pada orang lain yang membutuhkan bantuan. Kita
membutuhkan hati yang peduli kepada saudara sebangsa dan membutuhkan perasaan sebagai
manusia yang satu bangsa, senasib dan seperjuangan. Sikap ini haruslah dilakukan secara
konsisten. Semakin banyak orang yang berperilaku baik maka semakin cepat budaya korupsi
itu musnah dari negara ini. Kita wujudkan Indonesia menjadi negara yang bebas korupsi, agar
anak cucu kita bangga dilahirkan menjadi bagian dari Bangsa Indonesia yang bebas dari
korupsi.





Penulis adalah Mahasiswa Universita Muhammadiyah Malang Asal Mojokerto


PASURUAN

 
PT POJOK KIRI MEDIA
© 2007 - 2018 Pojokkiri.co
All right reserved
Alamat Redaksi :
Jl Gayungsari Timur No.35
Surabaya,Jawa Timur
Pedoman
Redaksi
Peta situs
Terms & Conditions
Atas