RUNNING NEWS :
Loading...

Kejaksaan Panggil 87 Perusahaan

Baca Juga

 Kantor BPJS Ketenagakerjaan. (ist)

Malas membayar Iuran BPJS

Mojokerto, Pojok Kiri

               Karena dinilai malas melakukan kewajibannya membayar iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, akhirnya terpaksa sebanyak 87 perusahaan di Kabupaten Mojokerto dipanggil oleh Kejaksaan Negeri setempat. Itu dilakukan oihak Kejaksaan, karena lembaga penegak hukum ini menerima surat kuasa khusus (SKK) yang menjadi dasar untuk memeriksa perusahaan yang mengabaikan kewajibannya.
               " BPJS Ketenagakerjaan memang menggandeng Kejaksaan dalam upaya memberikan perlindungan bagi para pekerja, dengan cara menerbitkan Surat Kuasa Khusus (SKK), " ungkap Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Kabupaten Mojokerto, Rollana Mumpuni, SH, kepada awak media, kemarin.
               Sepanjang tahun ini saja, pihak BPJS Ketenagakerjaan mulanya diakui, memang menerbitkan sebanyak 87 Surat Kuasa Khusus (SKK). Setelah dipanggil dan ditagih, 52 perusahaan di antaranya sudah dinyatakan tidak ada masalah lagi. " Prinsipnya’ mereka kita panggil dan kita tagih untuk memenuhi kewajibannya,’’ sambung Rollana.
              Sementara sisanya, yakni 35 perusahaan lainnya, memiliki segudang alasan yang berbeda-beda dan mengelak melakukan pembayaran. Sebagian beralasan jumlah karyawan yang tak sesuai dengan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan, ada juga yang menyatakan banyak karyawan musiman. “ Ada juga yang memang belum mampu melakukan pembayaran,’’ kata Olla, panggilan akrab Rollana Mumpuni ini
              Olla juga mengatakan, untuk perusahaan yang tak mampu melakukan pembayaran, pihak kejaksaan memberikan kelonggaran dengan sistem mengangsur. Perusahaan diberikan jangka waktu tertentu untuk melunasi tunggakan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan.
                Sementara, untuk perusahaan yang beralasan pekerjanya tak sesuai dengan jumlah karyawan, diwajibkan melakukan klarifikasi. ’’ Laporan ini kan seharusnya dilakukan secara rutin, sehingga tidak menjadi tunggakan bagi perusahaan, kita akan dorong itu,’’ ungkap Olla.
               Menurut Kasi Datun, BPJS Ketenagakerjaan wajib dipatuhi oleh seluruh perusahaan. Karena, jaminan keselamatan ini menjadi hak para pekerja. Jika aturan ini tak diindahkan, maka perusahaan akan menerima sanksi hingga pembekuan perusahaan.
                Sementara hasil upaya penertiban yang dilakukan Kejari Mojokerto ini terbilang sangat efektif. Terbukti, sejak Januari lalu mampu memulihkan anggaran BPJS Ketenagakerjaan mencapai sebesar Rp. 233.221.371. (wo/dhi/*)

PASURUAN

 
PT POJOK KIRI MEDIA
© 2007 - 2018 Pojokkiri.co
All right reserved
Alamat Redaksi :
Jl Gayungsari Timur No.35
Surabaya,Jawa Timur
Pedoman
Redaksi
Peta situs
Terms & Conditions
Atas