RUNNING NEWS :
Loading...

PT WAIP Tidak Bayar Minimum Charge Rp 8 Miliar, Mengapa Dibiarkan?

Baca Juga

Gedung Ancol Beach City (ABC), Jakarta Utara masih menyisahkan kasus alih fungsi yang kini belum ditangani oleh Gubenur DKI, Anies Bawesdan

Membongkar Dugaan Korupsi Dipusaran Gedung ABC Ancol

Jakarta, Pojok Kiri
Satu tahun sudah Anies Bawesdan menjadi orang nomor satu di DKI. Sejak terpilih dan dilantik 14 Oktober 2017, harapan baru terhadap pemimpin baru yang bisa memajukan kota dan membahagiakan warganya seperti jauh dari harapan. Tidak ada satupun progres positif yang bisa dibuktikan. Hingga saat ini Anies hanya berani  menutup Alexis dan meghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta yang bernuansa politis.
Ketua Forum Milenial Anti Korupsi (FORMAK), Catur Askandar mencermati dan mengkritisi kinerja  Anies yang menurutnya masih belum sesuai dengan janji janji saat kampanye.  “Setidaknya sampai saat ini publik belum pernah tahu, apa progress kinerja team TGUPP yang dibentuk Anies. Anggaran yang berasal dari pajak uang rakyat lumayan  besar, sekitar Rp 86 Miliar pertahun tentu belum sepadan dengan pertanggung jawaban kinerjanya,’’ jelas Catur As. melalui seluler di Jakarta, Sabtu (3/11/2018)
Padahal, lanjut Catur As, begitu banyak pekerjaan rumah menanti gubernur terpilih untuk diselesaikan. Kasus disekitar BUMD DKI yang sudah terang benderang dan merugikan triliunan rupiah masih mandeg setelah belasan tahun, mengapa tetap dibiarkan begitu saja?
Setidaknya ada tiga kasus yang sudah terang benderang dan sedang ditangani aparat lembaga hukum. Sebut saja kasus alih fungsi gedung Ancol Beach City (ABC), Jakarta Utara. Kasus Lindeteves PD Pasar Jaya (ditangani Ombudsmen) dan kasus pelepasan aset fasum 5000 meter milik pemprov DKI di Jakarta Utara yang tengah di tangani Kejaksaan Agung. (gugatan SP3). “Jelas sekali Anies Bawesdan belum menunjukkan sebagai leadership seorang gubernur, seorang pemimpin yang memiliki keberanian dan kebijakan jelas untuk menuntaskan aset pemprov DKI yang bermasalah dan berpotensi kerugian,’’ tegas Catur As.
Menjadi ironis ketika acara Jakarta Melayu Festival (JMF) ke-8 sengaja digelar di gedung Ancol Beach City (ABC) Ancol, (28 Oktober lalu). Padahal, Anies mengetahui betul jika gedung ABC Ancol masih dalam sengketa dan status quo. Apalagi PT Wahana Agung Indonesia Propertindo (WAIP) selaku kontraktor sudah 2,5 tahun ini tidak membayar kewajiban minimum charge sebesar Rp. 8 miliar lebih kepada PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA)
“Idealnya kan bisa saja di gelar di tempat lain seperti di Putri Duyung, Eco Park, Dufan, atau yang lainnya.  Asalkan Gubernur tidak boleh tutup mata terhadap adanya sengketa ditempat tersebut untuk diselesaikan.,’’ tegas Tjatur.
Disisi lain, secara terpisah Kordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mempertanyakan mengapa sejumlah kasus BUMD DKI berpotensi korupsi didepan mata, tidak juga disikapi Anies dengan cepat. Padahal jika dibiarkan tetap berlarut dan menjadi warisan masalah hanya akan menjadi kerugian negara berkelanjutan. Wajar jika MAKI menduga kuat adanya konspirasi sejumlah oknum pejabat tinggi di lembaga tersebut  yang harus dibongkar.
Terkait  kasus Alih Fungsi Gedung ABC Ancol, setidaknya Dirut PT. Pembangunan Jaya Ancol Paul Tehusijarana dan Komisaris Utama Renee Suhardjiono dan Trisna Mulyadi berkontribusi membiarkan kasus dan kejahatan PT Wahana Agung Indonesia Propertindo (WAIP) yang sudah terang benderang. Ketiganya bersama Direktur Property PJA ,Bertho Darmo dinilai menjadi orang yang paling bertanggung jawab langsung
“Mereka turut masuk list yang harus diperiksa  atas kejahatan WAIP yang sudah 15 tahun mengendap. Apalagi WAIP sudah 2,5 tahun ini tidak bayar kewajiban minimum charge. Maka, team audit BPK Provinsi DKI yang selama ini berkolusi juga wajib dan harus diperiksa,’’ terang Boyamin.
Boyamin juga berharap publik peduli dan turut mengawasi terkait persoalan dan kinerja dilingkungan PT. PJA ini. Karena dengan membiarkan WAIP 2,5 tahun tidak bayar kewajiban minimum charge kepada PJA sama halnya dengan membuka ruang bagi  kolusi dan korupsi itu sendiri,’’ tambahnya.
Sementara itu, dari sederet nama yang wajib diperiksa, kata Boyamin, diantaranya Ketua BP BUMD Yurianto dan Ketua TGUPP Amien Subakti.  Keduanya diduga turut bermain sejak seleksi penentuan direksi PJA sebelum RUPS. Dimana komposisi direksi PJA hasil RUPS telah melanggar pergub --terkait usia dan periodesasi—merupakan salah satu bukti kontribusi keterlibatan pelanggaran hukum keduanya. “Bagaimana bisa orang seperti Bertho Darmo dipilih menjadi Direktur Property PJA, sementara disaat yang sama Bertho saat itu juga Direktur (GBK) Gelora Bung Karno, kalau tidak ada kopetensi dan kepentinganya?
Selain itu dari sumber orang dalam PJA yang enggan disebutkan namanya, beredar kabar yang mengatakan jika team audit BPKP selama ini menerima upeti tutup mulut Rp. 150 juta sebulan.  “Meski hanya Rp. 8 miliar lebih, kalau dihitung 12% saja bunga bank tiap tahun, maka  dikali keterlambatan 2,5 tahun,  WAIP harusnya membayar kewajiban minimum charge + bunga 2,5 tahun, sekurangnya sebesar Rp. 11 miliar lebih kepada PJA,’’ tegas Boyamin yang berniat segera mengkonfrotir fakta temuan ini kepada BPK pusat.
Sekali lagi komitmen Anies Bawesdan untuk menyelesaikan kasus BUMD bermasalah dan terindikasi koruptif terbukti hanya isapan jempol. Gubernur Anies justru  melalui Geisz kaki tangannya selaku komisari di PJA dan Komisaris terlama Tenku Sahir yang kini mejabat wakil direktur,  seakan menutup mata terhadap kasus disekitar PJA ini.  Sementara kejahatan WAIP tidak membayar kewajiban minimum charge bukanlah hal sederhana dan kebetulan semata.
Dengan pembiaran masalah yang ada hanya menjadikan PJA sebagai BUMD yang tidak sehat. Saat ini PJA masuk kategori BUMD dengan kinerja terburuk akibat manajemen yang tidak transparan dan tidak akutambel.  Banyak kebocoran disana sini dengan berbagai alasan pengeluaran yang tidak produktif dan hanya pemborosan saja.
Seperti agenda petinggi PJA yang akan plesir ke luar negeri dalam dua rombongan.  Komisaris Utama Renne Suhardjiono dan Bertho akan plesir ke kota kota di Australia. Sedang rombongan kedua bersama Tengku Sahir memilih jalan-jalan ke Orlando, Amerika Serikat. Agenda traveling petinggi PJA ke luar negeri ini ini menunjukkan mereka tidak memiliki sense of crisis atas masalah. Bukannya prioritas menyelesaikan masalah, malah bersenang senang. Acapkali dengan alasan survey atau study banding,  direksi melakukan plesir ke luar negeri, baik ke Eropa maupun Amerika.  Dengan jabatan sebagai Komisaris Utama Renne Suhardjiono begitu leluasanya memanfaatkan fasilitas Ancol untuk kpentingan pribadi, seperti agenda  training-training sebagi motivator.
Sederet realita didepan mata tersebut, lebih dari cukup sebagai bukti bagi Dirut PJA Paul Tahusijarana dan Direktur Property PJA Bertho Darmo untuk diseret ke meja hukum guna  mempertanggung jawabkan kebijakan kongkalikong yang berindikasi koruptif . Cepat atau lambat kebusukan serapi apapun ditutupi pasti akan terbongkar juga. Semua pihak yang terlibat korupsi pada akhirnya pasti terseret ke meja hukum.(Esa/Gat/Roy)

PASURUAN

 
PT POJOK KIRI MEDIA
© 2007 - 2018 Pojokkiri.co
All right reserved
Alamat Redaksi :
Jl Gayungsari Timur No.35
Surabaya,Jawa Timur
Pedoman
Redaksi
Peta situs
Terms & Conditions
Atas