RUNNING NEWS :
Loading...

Usai Tutup Reses, DPRD Jombang Akan Ajukan Pokir ke Eksekutif

Baca Juga



Jombang Pojok Kiri
Menutup masa reses selama tiga hari DPRD Kabupaten Jombang mengadakan rapat paripurna internal di Gedung Dewan Kabupaten Jombang. Dalam reses tersebut ada perbedaan dengan reses sebelumnya karena ada pengusulan pokok pikiran (pokir) masyarakat yang akan di ajukan ke eksekutif.
Ketua DPRD Jombang, Joko Triono mengakui pokok pikiran yang diajukan masih ada perbedaan. "Tugas reses kali ini memang ada perbedaan dengan reses yang dahulu karena memang kami menyadari semua ingin mengusulkan dari usulan dari masyarakat hingga saat ini ada pokok pokir, pokok pikiran ini kenapa saya menghambat Karena belum melaui perencanaan yang benar,"  kata Joko Triono Ketua DPRD Jombang, Senin (12/11/2018).
Dijelaskan, ada proses untuk merencanakan pokok pikiran yang di usulkan oleh masyarakat sehingga alur yang benar daripada usulan masyarakat yang akan diusulkan oleh DPRD pada eksekutif untuk merealisasikan. "Perencanaan yang benar pokok pikiran itu pertama mulai dari reses itu sudah masuk berita acara usulan usulan dari masyarakat  yang diusulkan, kemudian usulan dari masyarakat reses itu mengakomodir pada pokok pokir. Dan kami atas nama pimpinan sesuai dengan aturan yang ada pokok pokir itu nanti kita usulkan pada eksekutif untuk di merealisasikan sehingga kami (DPRD) punya wewenang untuk mengusulkan," imbuh Joko.
Sedangkan untuk besaran anggaran pokok pikiran, Joko, tidak bisa menyimpulkan besarannya anggarannya  dikarenakan usulan setiap anggota DPRD yang beragam peruntukan pembangunannya. "Tergantung pembiayaan berapa akan kita lihat anggaran yang kita usulkan. Karena ada anggota dewan yang mengusulkan nilainya lebih dari 1 milyar misalnya. Ada yang satu dewan mengusulkan cuman 200 juta misalnya. Nah, otomatis kan, tidak sama," paparnya.
Selain itu, Joko Triono mengungkapkan bahwa pihak legislatif sudah membuat laporan hasil reses yang akan disampaikan ke eksekutif. "Setiap dapil saya minta masing masing dapil ada dua orang yang akan menjadi tim perumus," ringkasnya.
Sementara itu untuk memudahkan jalannya laporan usulan, setiap Dapil (daerah pemilihan) diminta untuk dua orang menjadi tim perumus. Tujuannya untuk memudahkan komunikasi, sehingga setiap Dapil sudah ada masing masing usulan. “Sehingga masuk ke saya itu sudah Dapil 1, Dapil 2, Dapil 3, Dapil 4. Saya sudah tidak ngomong manusia, saya tidak ngomong anggota dewan, itu sudah usulan dari Dapil. Itu maksud saya,” tandasnya.(fer)

PASURUAN

 
PT POJOK KIRI MEDIA
© 2007 - 2018 Pojokkiri.co
All right reserved
Alamat Redaksi :
Jl Gayungsari Timur No.35
Surabaya,Jawa Timur
Pedoman
Redaksi
Peta situs
Terms & Conditions
Atas