RUNNING NEWS :
Loading...

Warga Ancam Polisikan Oknum Aparat Desa

Baca Juga

Proyek Peningkatan Jalan Lingkungan yang tiba-tiba mandeg pengerjaannya. (dhi)
Mark Up Proyek Jalan Rp. 101 Juta

Mojokerto, Pojok Kiri

               Berita soal sejumlah tokoh dan warga Desa Dukuh Ngarjo, Kec. Jatirejo, Kab. Mojokerto, yang mempersoalkan proyek Peningkatan Jalan Lingkungan di Desa mereka senilai Rp. 439 Juta, di harian ini, pekan kemarin, ternyata tak membuat oknum aparat Desa setempat bergeming. Padahal proyek yang dibiayai dari Dana Desa (DD) 2018 tersebut, diduga sengaja di mark Up, hingga ada dana yang menguap mencapai Rp. 101 Juta.
              Itu sebabnya, perwakilan warga berencana akan meneruskan kasusnya ke Polisi.  " Kami sepakat akan membawa masalahnya ke ranah hukum, karena ada indikasi korupsi, " ungkap Muji, tokoh warga setempat, kepada Pojok Kiri, kemarin. Yang membuat warga jengkel, meski protes warga terkait proyek itu sudah dimediakan, justru tanpa sebab, proyek yang dikerjakan oleh kontraktor tersebut, sudah beberapa hari ini mandeg tidak diteruskan.
             " Kami memiliki banyak data terkait dugaan penyalah-gunaan dana desa untuk anggaran proyek jalan itu yang sepenuhnya tidak bisa dipertanggung-jawabkan, " urai Muji. Kini, warga mempersiapkan data dan bukti yang kongkrit untuk mendukung laporannya ke Polres Mojokerto, yang bakal dilayangkan dalam waktu dekat ini. Tekat ini sekaligus menindak-lanjuti perintah Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri PDT) Eko Putro Sandjojo, beberapa waktu lalu.
             Mengutip keterangannya ke media Eko meminta kepada seluruh Kepala Desa untuk menggunakan dana desa secara swakelola atau padat karya. " Semua proyek pembangunan yang menggunakan dana desa tidak boleh pakai kontraktor. Kalau kalian pakai kontraktor nanti akan berurusan dengan penegak hukum," tegas Eko Putro Sandjojo.
                Karena proyek peningkatan jalan lingkungan di Desa Dukuh Ngarjo ini tidak swa kelola, itu artinya, besar kemungkinan dimainkan dan bisa dibawa ke penegak hukum. " Makanya lebih baik kasusnya kami laporkan ke Polres aja, " kata Muji. Keyakinan warga jika proyek itu 'diobyekkan' terindikasi dari bocoran bukti data transfer uang senilai Rp. 300 Juta ke rekening salah satu Sekdes tetangga.
             " Warga bisa mengerjakannya jika dilibatkan, kalau hanya membeli beton K nya, kenapa harus menyuruh orang lain, " sesal Muji lagi.  Ia kemudian membeber data RAB (Rencana Anggaran Belanja) Proyek tersebut. Disana ditulis, anggaran proyek. dibiayai Dana Desa Rp. 439, 3 juta. Proyek jalan itu sepanjang 538 meter dengan lebar berkisar 3.70 dan 4 meter. " Harga per M3, beton K tertulis Rp. 1.156.632,-, padahal harga di pasaran tidak sebesar itu, " urai Muji seraya dibenarkan, H. Nurrochman, tokoh warga lainnya.
           Menurut Abah Nono, panggilannya, ia sempat mendapat informasi dari rekannya, jika harga bahan beton K di pasaran sebenarnya sebesar Rp. 820 ribu per M3 nya. " Harga itu sudah  langsung dari perusahaan pemasok bahan Beton K yang mensuplai proyek jalan itu, " katanya. Dari fakta ini, masih kata Muji, jika dihitung berarti ada mark up anggaran, mencapai Rp. 336 ribu/M3 nya. " Jika dikalikan dengan kebutuhan proyek sebanyak 303 M3, berarti ada anggaran yang bocor mencapai Rp. 101 Juta, " pungkasnya. (brd/dhi)

PASURUAN

 
PT POJOK KIRI MEDIA
© 2007 - 2018 Pojokkiri.co
All right reserved
Alamat Redaksi :
Jl Gayungsari Timur No.35
Surabaya,Jawa Timur
Pedoman
Redaksi
Peta situs
Terms & Conditions
Atas